Oleh: dr.Irmansyah, SpKJ (K)

WHO (1990) melaporkan dari 10 masalah kesehatan utama yang menyebabkan disabilitas, 5 diantaranya adalah masalah kesehatan jiwa yaitu; depresi (1), alkoholisme (4), ganguan bipolar (6), skizofrenia (9) dan obsesif kompulsif (10). Selain itu WHO memprediksikan pada tahun 2020 mendatang depresi akan menjadi penyakit urutan kedua dalam menimbulkan beban kesehatan. Besarnya masalah kesehatan mental di Indonesia tidak jauh berbeda. Prof. Askobat Gani (2005) menghitung bahwa beban penyakit gangguan mental mencapai 13.8% dari seluruh beban penyakit di Indonesia.

Jumlah individu yang mengalami gangguan jiwa sangat besar. Diperkirakan 30% penduduk  mengalami berbagai bentuk masalah gangguan jiwa semasa kehidupannya, 10% diantaranya mengalami gangguan mental serius. Dengan populasi yang mencapai 220 juta, maka terdapat 66 juta penduduk Indonesia pernah mengalami gangguan mental. Jumlah orang yang terkena dampak meningkat sangat bermakna bila menghitung minimal 8 orang anggota keluarga dari penderita ikut terkena dampak dari gangguannya. Jelas gangguan jiwa di Indonesia berdampak pada lebih dari separuh penduduk.

Sayangnya perhatian pemerintah terhadap masalah ini sangat kurang. Sarana dan prasarana yang dibangun masih jauh dari mencukupi. Jumlah tenaga profesional dan fasilitas sangat sedikit. Sistim yang ada sangat tidak efisien karena berpusat di rumah sakit jiwa (RSJ). Sistim kesehatan mental yang berbasis masyarakat juga tidak pernah ada. Kesehatan mental tidak menjadi program prioritas di puskesmas. Anggaran departemen kesehatan untuk kesehatan jiwa selalu dibawah 1% dan umumnya digunakan tidak tepat sasaran. Di Departemen Kesehatan, organisasi yang menangani kesehatan mental hanya setingkat direktorat, berada di bawah dirjen layanan medis. Dengan infra struktur seperti ini tentu kemampuan untuk mengatasi masalah kesehatan mental jauh dari optimal.

Penderita gangguan mental harus diperlakukan sama seperti penderita penyakit medis lainnya. Hak-hak mereka dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Azazi Manusia yang juga telah diadop dalam UUD 45 pasal 25H(1) yaitu, “setiap manusia mempunyai hak atas standar kehidupan yang cukup, bagi kesehatan diri sendiri dan keluarganya, yang mencakup tempat tinggal, pakaian dan pelayanan kesehatan, serta pelayanan sosial yang penting”. Namun sayang, hak penderita jauh dari terpenuhi. Akses penderita terhadap layanan kesehatan sangat sulit, mengingat hampir semua RSJ terletak di ibukota propinsi. Obat untuk penderita tidak tersedia di layanan primer, bila ada dengan jumlah yang sangat sedikit dan sangat ketinggalan jaman. Kwalitas dan kwantitas layanan di rumah sakit jiwa sangat tidak mencukupi. Selain obat dengan kwalitas yang buruk, jenis layanan lain yang direkomendasikan WHO umumnya tidak tersedia. Electro Convulsive Therapy masih menggunakan cara-cara kuno yang tidak manusiawi. Isolasi pasien masih menggunakan cara-cara ikatan di tempat tidur yang tradisional. Jumlah pegawai yang kurang membuat banyak RSJ mengunci penderita diruangnya sebelum jam 5 sore, mengabaikan hak-hak pasien untuk menikmati kehidupan yang normal. Tidak ada program jangkauan layanan ke masyarakat membuat banyak pasien yang kambuh hanya beberapa saat setelah kepulangan dari RSJ.

Keadaan penderita di tengah masayarakat lebih menyedihkan. Di propinsi NAD ratusan penderita ditemukan terpasung. Di Indonesia dipercaya ribuan penderita mengalami pemasungan atau cara isolasi lain yang tidak manusiawi, sangat merendahkan martabat. Penderita yang putus asa banyak yang mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Dan banyak lagi yang menjadi korban dari kekerasan masyarakat yang merasa terganggu dengan sikap dan gejala penderita. Semua penderita dan keluarga kebingungan menghadapi masalah ini, karena program edukasi dan promosi yang tidak pernah ada. Apalagi program pencegahan, sama sekali tidak pernah terdengar. Dapat dikatakan pemerintah gagal dalam memenuhi hak-hak dasar warga negara yang mengalami gangguan mental.

Keadaan seperti ini tidak dapat dibiarkan terus menerus. Harus ada usaha yang dapat memaksa pemerintah memperbaiki kondisi ini. Salah satu cara yang sangat bermakna adalah melalui legislasi dengan membuat UU Kesehatan Jiwa yang mengharuskan pemerintah dan masyarakat untuk memperhatikan dan menangani masalah kesehatn mental ini dengan sungguh-sungguh. UU ini juga diperlukan untuk melindungi penderita gangguan mental, menjamin hak-hak mereka serta membantu mereka mencapai pemulihan sehingga bisa berkontribusi positif dalam kehidupan masyarakat.