Hari ini, Senin, 9 Februari 2009, berangkat ke KBR 68 H di daerah Utan Kayu dengan santai. Seorang reporter menghubungi saya atas dasar “referensi” atau rujukan dari mas Anas Urbaningrum. Tapi secara bawah sadar saya sudah berjaga-jaga dengan memakai kostum berwarna hitam-hitam. Kali ini narasumber dalam diskusi radio 68 H dari pukul 8 sampai 9 malam adalah: saya, dr. Marius Widjajarta, SE (chairman Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia), dan dra. Dumilah Ayuningtyas, MARS (caleg PKS dari daerah pemilihan Jawa Barat).

 

before

Before

 

 

          Situasi saat ini, pemerintah terus berusaha meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan meningkatkan anggaran setiap tahun. Tahun 2004, anggaran kesehatan sebesar 5,8 Triliun. Kemudian sejak 2006 ada peningkatan menjadi 12,2 Triliun dan 20,3 Triliun pada tahun 2008. Saya berusaha melihat sisi positifnya, bahwa ada peningkatan signifikan nominal anggaran kesehatan. Namun ibu Tyas mengatakan jumlah 20,3 Triliun belum mencapai 15 % dari anggaran “ideal dan manusiawi” yang seharusnya ditetapkan. Saya berusaha melihat positif dari peningkatan ini, dengan harapan akan semakin meroket lagi pada penetapan anggaran tahun berikut. Tetapi rupanya ibu Tyas dan kawan-kawan PKS sudah mempunyai kitab program kesehatan yang ingin dicanangkan. Dan boleh dikata, tidak sabar lagi menanti pelaksanaan konkret yang jauh lebih baik.

          Sebenarnya selain peningkatan anggaran, juga disertai dengan penambahan tenaga medis serta fasilitas yang menjangkau pedesaan dan daerah terpencil, terutama ketersediaan obat-obatan. Sejak tahun 2005, bagi rakyat miskin diberikan pelayanan dan pengobatan gratis di Puskesmas dan Rumah Sakit rujukan kelas III. Jumlah rakyat miskin dan hampir miskin yang dilayani untuk pengobatan gratis berjumlah 76,6 juta jiwa. Di lain pihak pemerintah mengenalkan penggunaan obat generik yang jauh relatif lebih murah, di samping adanya pelayanan yang bergerak ke desa-desa dengan menggunakan motor maupun mobil ambulance (Buku “Segalanya Untuk Rakyat”).

          Dalam posisi Partai Demokrat tentunya tidak bisa menyodok pemerintahan untuk merombak program kesehatan tanpa mendapatkan cukup banyak back-up data. Sementara dr.Marius sudah bergelimang data nasional melalui kerja LSM-nya. Beberapa poin yang saya catat berkenaan dengan ketidaksetujuan beliau atas penetapan Jamkesmas:

1.      Sebaiknya Jamkesmas —yang diberlakukan sejak tahun 2008— kembali pada sistim asuransi. Saat ini perusahaan asuransi hanya mencetak saja dan distribusi. Sementara DepKes sebagai regulator dan eksekutor dengan berdasarkan pada proyek BanSos.

2.      Problem manajemen.

3.    Ingin agar Jamkesmas berlandaskan UUD 45 pasal 28 H dan 34 dan kembali pada SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)

 

Baik dr.Marius maupun ibu Tyas sama-sama menyudutkan saya (sebagai salah satu kader Demokrat) dengan niat yang baik demi hak sehat untuk seluruh rakyat Indonesia. Lagi-lagi Partai Demokrat tidak bisa menutup mata, mulut, dan telinga, bahwa memang masih ada kesenjangan dalam penerapan kebijakan-kebijakan pemerintahan SBY yang sesungguhnya sudah Pro Rakyat. Kekurangan-kekurangan jelas masih berceceran, tetapi yang terpenting Partai Demokrat harus bisa menjadi ujung tombak pembenahan dari sistem kesehatan sehingga dalam perkembangaannya akan tersempurnakan dan tidak lagi melandaskan program kesehatan pada status ekonomi (kaya atau miskin) dan fokus pada hak untuk sehat dan mendapatkan fasilitas kesehatan secara total sesuai hakikatnya sebagai manusia (tanpa pandang bulu).    

Perdebatan ini memang tidak akan ada habisnya, sejam terasa cukup menyiksa buat saya. Secara normatif, saya mendukung Jamkesmas. Namun dalam tatanan idealisme, saya berharap saya pribadi bisa memberikan yang terbaik bagi rakyat. Paling tidak panca indera ini harus mendengar aktif keluhan-keluhan rakyat, dan formulasikan kembali program yang super Pro rakyat. Di sini mudah saja berbicara optimis, tetapi pada saat berbincang dengan dr.Marius di luar ruang siaran, sketsa kesehatan masyarakat Indonesia tergambarkan buruk dan “mengerikan”. Saya jadi tersadarkan, pantas saja wacana kesehatan jiwa masih jauh di belakang antrian. Problem kesehatan mendasar (atau UMUM) saja masih serumit ini. Dan saya tidak terbayang jika ada seorang caleg yang meributkan uang untuk “membeli” rakyat, mengingat bukan berapa banyak baliho yang harus terpasang atau berapa mulut yang dijejali uang, atau berapa kaos yang ditumpuk, justru pemahaman seorang caleg tentang problema-problema masyarakat. Daya serap informasi, kemampuan memformulasikan strata permasalahan, dan memprioritaskan langkah-langkah ke depan dengan tetap melihat secara jernih menjadi ujian awal seorang caleg. Saya merasa tercerahkan melalui debat-debat atau diskusi-diskusi seperti ini. Pada saat saya membatin untuk menahan diri tidak menyerang balik, justru yang terkristalisasi adalah proses toleransi dan kemampuan untuk mendengarkan serta menyaring hal-hal yang sebenarnya positif dan menjadi kritik membangun. Sehingga pada akhirnya lontaran yang keluar dari mulut adalah bicara tepat.

 

After

After

 

 

 

 

 

 

          Yang membuat saya bisa terkekeh pada akhirnya, karena ibu Tyas mengatakan bahwa ia telah membaca novel hasil karya saya. Tetapi saya tidak bertanya novel yang mana. Dan ibu Tyas mengakhiri pertemuan kita dengan manis sekali di pelataran parkir, ia mengatakan, “Mari kita ketemu lagi di Komisi IX dan berjuang bersama!”   

 

[09.02.09]