DELEGASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KE

THE 122ND ASSEMBLY OF THE INTER-PARLIAMENTARY UNION (IPU)

AND RELATED MEETINGS

BANGKOK-THAILAND

26 MARET-2 APRIL 2010

Pada tanggal 27 Maret s/d 1 April 2010 Delegasi DPR RI telah menghadiri the 122nd Assembly of the Inter-Parliamentary Union (IPU) and its related meetings di Bangkok, Thailand. Sidang Umum ke-122 IPU ini dihadiri oleh 124 negara anggota, 2 negara peninjau, dan 6 associate members. Sidang dipimpin oleh Ketua Parlemen Thailand, Hon.Chai Chidchob, dan dibuka secara resmi oleh Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn pada tanggal 27 Maret 2010.

Delegasi DPR RI terdiri dari:

1)      Dr.M.Hidayat Nur Wahid, MA/Fraksi PKS/Komisi I (Ketua Delegasi)

2)      Dr.Nurhayati Ali Assegaf,M.Si/Fraksi Partai Demokrat/Komisi I (Anggota Delegasi)

3)      Ir.H.Azam Azman Natawijana/Fraksi Partai Demokrat/Komisi VI (Anggota Delegasi)

4)      Drs.Enggartiasto Lukita/Fraksi Partai Golkar/Komisi I (Anggota Delegasi)

5) dr.Nova Riyanti Yusuf,SpKJ/Fraksi Partai Demokrat/Komisi IX (Anggota Delegasi)

6)      Drs.Helmy Fauzi/Fraksi PDIP/Komisi I (Anggota Delegasi)

7)      Syarif Bastaman/Fraksi PDIP/Komisi VII (Anggota Delegasi)

8)      Andi Azhar Cakra Wijaya,SH/Fraksi PAN/Komisi III (Anggota Delegasi)

9)      Luthfi Hasan Ishaaq,MA/Fraksi PKS/Komisi I (Anggota Delegasi)

Misi Delegasi:

  1. BKSAP menargetkan agar Indonesia dapat menduduki sejumlah posisi yang tersedia di IPU.
  2. Memasukkan kepentingan dan kontribusi Indonesia dalam hasil akhir sidang, yaitu dalam resolusi.
  3. Menjalin networking dengan delegasi parlemen yang hadir di sidang IPU.
  4. Menggalang dukungan kepada delegasi parlemen di IPU untuk mendesak Israel agar menghentikan perluasan pemukiman dai Yerusalem Timur dan mengecam  agresi mereka terhadap rakyat Palestina.

Jalannya persidangan:

Sidang Umum ke-122 IPU telah membahas sejumlah agenda dan isu yang pembahasannya dilaksanakan melalui:

–          Assembly, berisikan general debate dengan tema utama “Parliament at the heart of political reconciliation and good governance”.

–          Governing Council, membahas masalah keorganisasian.

–          1st Standing Committee (Peace and International Security) berisikan penyampaian pernyataan dan pembahasan rancangan resolusi.

–          2nd Standing Committee (Sustainable Development, Finance, and Trade) berisikan penyampaian pernyataan dan pembahasan rancangan resolusi.

–          3rd Standing Committee (Democracy and Human Rights), berisikan penyampaian pernyataan dan pembahasan rancangan resolusi.

–          23rd Meeting of Women Parliamentarians, berisikan debat mengenai:

  • Trafficking of women (group discussion)
  • The role of women in combating drug trafficking (group discussion)
  • Combating violence against women, with a particular focus on women held in places of detention and imprisonment
  • Women in politics (debate)

Saya ditugaskan pada:

3rd Standing Committee (Democracy and Human Rights) di mana di sini ditekankan pada Youth Participation.

23rd Meeting of Women Parliamentarians

  1. Dalam 3rd Standing Committee (Democracy and Human Rights), Delegasi DPR RI menekankan pentingnya partisipasi pemuda dalam proses demokrasi diantaranya dengan pendidikan politik dan interaksi antara pemuda dengan para pelaku politik. Indonesia mendukung resolusi PBB World Program of Action for Youth, yang berisi himbauan keterlibatan pemuda dalam proses pembuatan keputusan.

Delegasi DPR RI juga menyampaikan pentingnya institusi kawasan untuk mendorong kerjasama dalam rangka peningkatan keterlibatan kepemudaan dalam proses demokrasi, seperti Institute for Peace and Democracy yang didirikan untuk mengimplementasikan kesepakatan pada Bali Democracy Forum sebagai inisiatif Indonesia. Selain itu, sebagai bagian dari penanaman nilai-nilai demokrasi yaitu toleransi, Delegasi DPR RI menyampaikan bahwa hal tersebut telah dilakukan Indonesia dengan penyelenggaraan dialog lintas agama baik pada tingkat bilateral maupun regional, yang juga melibatkan para pemuda.

Delegasi DPR RI juga memandang penting pembentukan sebuah forum atau kaukus khusus pemuda di IPU di mana para anggota parlemen dapat membahas isu-isu yang terkait dengan kepemudaan. Usulan tersebut berhasil dijadikan suatu paragraf operatif Resolution on Youth Participation in the Democratic Process.

Secara personal, saya terkesan dengan kecerdasan dan kedewasaan emosionalitas anggota DPR dari Norway yang masih berusia 20 tahun. Suaranya lantang dan tegas, pada saat berdebat ia mampu menggunakan tatanan kalimat yang rapi, santun, tetapi berlogika tajam, Berkaca pada perempuan 20 tahun ini, maka saya dan Andi Azhar yang bertugas di komite ini, menyadari apabila akan dibentuk Kaukus, maka batas usia 16-26 tahun sangatlah tidak mungkin bagi Indonesia. Andi Azhar mengajukan untuk perluasan jangkauan usia antara 16-40 tahun mengingat DPR RI belum mempunyai legislator muda mumpuni pada rentang usia tersebut.

Saya ikut  memprotes salah satu paragraf resolusi yang terkait dengan penurunan usia pemilih dan caleg (calon legislatif). Penurunan usia pemilih dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif pemuda jangan sampai overlapping dengan batas usia “anak-anak”, karena rasanya kami beranggapan bahwa membuat variatif metode pemilu yang justru lebih penting untuk meningkatkan partisipasi. Misalnya dengan cara memilih melalui internet atau e-voting. Ide ini juga disampaikan oleh Delegasi dari Kanada. Sedangkan semakin mudanya usia caleg (calon legislatif), tidak bisa menjadi patokan, karena berbagai kriteria lain juga patut dipenuhi seperti tingkat pendidikan dan latar belakang pengalaman sosial di masyarakat (logika linear karena konsekuensi menjadi wakil rakyat akan berbakti pada masyarakat).

Catatan: pernyataan DPR RI yang saya bacakan terkait dengan komite ini tersedia di part II.

  1. Dalam pertemuan 23rd Coordinating Committee of Women Parliamentarians, yang dihadiri oleh 200 anggota parlemen perempuan dari 120 negara, Delegasi DPR RI menyampaikan kinerja parlemen Indonesia lima tahun terakhir (2005-2010) dalam implementasi Convention on the elimination of all forms of discrimination against women. Sebagai ilustrasi disampaikan beberapa produk legislasi antara lain UU No.2 tahun 2007 yang mengamanatkan komposisi caleg (calon legislatif) minimal 30% wanita, UU No.28 tahun 2008 yang mengamanatkan komposisi kepengurusan partai politik minimal 30 % wanita. Keterwakilan perempuan secara signifikan di dalam politik ditujukan selain aspek pemberdayaan juga dimaksudkan agar produk-produk perundang-undangan dapat lebih pro kesetaraan gender.

Mengingat trafficking bersifat lintas negara, parlemen anggota IPU perlu mendorong pemerintah masing-masing membuat kesepakatan kerjasama antara negara pengirim dan negara tujuan para pekerja migran untuk melindungi hak-hak pekerja migran perempuan yang menjadi korban trafficking. Dalam kaitan ini, diperlukan komitmen dan efektivitas kerjasama tersebut ditimbang dari aspek hukum, aspek fisik, dan psikologis para korban trafficking.

Pertemuan telah mengadopsi Declaration to Combat Violence against Women. Di tengah pertemuan berlangsung, hadir Her Royal Highness Putri Bajrakitiyabha yang menyampaikan Keynote Address dengan judul Combatting Violence against Women, with Particular Emphasis on Women held in Places of Detention and Imprisonment.

Saya juga berterimakasih dengan dua orang jurnalis di Woman Parliamentarians; Karin Alfredson dari Sweden dan Lekha J.Shankar dari Thailand yang menyempatkan diri mewawancarai tentang perempuan dan politik di Indonesia. Mudah-mudahan hasil wawancaranya bisa saya akses.

Catatan: pernyataan DPR RI yang saya bacakan terkait dengan komite ini tersedia di part II.