*Opini halaman 6 koran SINDO, dimuat pada hari Kartini, 21 April 2010.

Peringatan hari Kartini perlu dicerahkan dengan menggunakan perspektif baru dalam meneropong permasalahan perempuan disesuaikan dengan perkembangan jaman. Kondisi perempuan telah ditelaah dengan berbagai uji peran yang berujung pada lagi-lagi ketidakadilan politis dan kalkulatif atas optimalisasi peran perempuan.

Dalam upaya untuk tidak terjebak dalam ranah-ranah yang sudah “becek” dikubangi oleh isu perempuan, maka satu aspek tidak boleh luput dari perhatian, yaitu kesehatan jiwa perempuan. Topik penting ini merupakan sebuah bentuk pencerahan bagi kehidupan bernegara dengan perspektif jender berbeda. Apalagi pencerahan itu dimulainya dengan membicarakan sesuatu, dan dilanjutkan dengan lebih sering lagi membicarakan topik tersebut.

Pada Masa Sidang II bulan Januari 2010, Komisi IX DPR RI memberikan teguran konstruktif dalam agenda Rapat Kerja dengan ibu Menteri Kesehatan Repulik Indonesia terkait embusan berita tidak sedap bahwa Direktorat Kesehatan Jiwa akan dibubarkan. Namun dalam perdebatan yang tetap terjaga etis, Komisi IX DPR RI bersama-sama ibu Menteri Kesehatan memikirkan sebuah ide baru “memasarkan” kesehatan jiwa secara lebih inovatif dan proaktif dengan mengedepankan sebuah prinsip integratif pelayanan kesehatan jiwa secara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Sejauh ini, fasilitas, anggaran, dan pelayanan kesehatan jiwa masih bersifat kuratif dan untung-untung bisa rehabilitatif.

Sinyal baik dari Kementerian Kesehatan sehingga urung meniadakan Direktorat Kesehatan Jiwa, sejalan dengan Komisi IX DPR RI yang telah terlebih dahulu menggunakan Hak Inisiatifnya mengusulkan Undang-undang Kesehatan Jiwa dan RUU Keswa ini sudah disetujui oleh Badan Legislasi DPR RI masuk dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) 2009-2014.

Status Kesehatan Jiwa

Sebelum bisa memahami tentang gangguan jiwa, maka makna kesehatan jiwa itu sendiri perlu disosialisasikan dalam definisinya yang paling sederhana. Kesehatan Jiwa adalah perasaan sehat dan bahagia serta mampu menghadapi tantangan hidup, dapat menerima orang lain sebagaimana adanya dan mempunyai sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain.

Namun dengan kondisi krisis berkepanjangan, bencana alam, bencana akibat tindakan manusia (terorisme), dan problem psikososial tak berkesudahan menyebabkan bangsa Indonesia semakin tertantang untuk menjaga level kesehatan jiwanya. Data Riset Kesehatan Dasar tahun 2007 menunjukkan bahwa gangguan mental emosional (depresi dan kecemasan) dialami oleh sekitar 11,6% populasi usia di atas 15 tahun (sekitar 24.708.000 orang). Sedangkan sekitar 0,48% populasi (1.065.000 orang) mengalami gangguan jiwa berat (psikosis).

Gangguan mental berupa depresi, kecemasan, dan keluhan somatik didominasi perempuan dengan angka sekitar 1 dari 3 orang dalam masyarakat dan merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius. Unipolar depresi diperkirakan menjadi penyebab utama kedua beban kecacatan global pada tahun 2020 dimana angka kejadian dua kali lebih sering terjadi pada perempuan.

Prevalensi seumur hidup kekerasan terhadap perempuan berkisar dari 16% hingga 50%. Setidaknya satu dari lima perempuan mengalami perkosaan atau percobaan perkosaan dalam hidup mereka. Diperkirakan 80% dari 50 juta orang yang terkena konflik kekerasan, perang saudara, bencana, dan perpindahan adalah perempuan dan anak-anak. Akibat tingginya prevalensi kekerasan seksual pada perempuan juga menjadi risiko tingginya Post Traumatic Stress Disorder (PTSD).

Gangguan jiwa juga mengakibatkan disabilitas yang akan mempengaruhi indeks pembangunan manusia atau Human Development Index (HDI) dan kemampuan daya saing bangsa Indonesia. Sekretariat Negara menyebutkan bahwa Indeks Daya Saing Indonesia tahun 2007 berada di peringkat 5 dan Indeks Pembangunan Manusia berada di peringkat 6 dari 10 negara ASEAN. Data lain dari Global Competitive Rate (GCR) yang dihitung dan dianalisis oleh World Economic Forum bekerjasama dengan berbagai organisasi lokal di masing-masing negara, melaksanakan survei selama 2 tahun pada 134 negara di dunia menampilkan performa Indonesia, di tahun 2008-2009 ada pada peringkat ke-55, turun satu peringkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan secara nyata kebutuhan masyarakat akan upaya peningkatan kesehatan jiwa tidak bisa lagi ditunda.

Kesehatan Jiwa dan MDGs

Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan kementerian dan departemen terkait sedang dalam proses serius mencapai target-target MDGs 2015. Ada beberapa bukti yang mengaitkan kesehatan jiwa dengan tiga target MDGs dan salah satunya adalah target MDGs ke-5, yaitu meningkatkan kesehatan ibu. Salah satu problem yang paling umum mempengaruhi masalah kesehatan ibu selama kehamilan dan setelah melahirkan adalah depresi. Sejumlah besar penelitian dari sebagian besar wilayah negara berkembang menunjukkan bahwa 10%-30% dari ibu akan menderita depresi. Ibu depresi kehilangan kemampuan untuk mengurus kebutuhan mereka sendiri. Bunuh diri pun menjadi penyebab utama kematian ibu di negara-negara maju. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa depresi pada ibu juga dapat menyebabkan peningkatan angka kematian ibu, baik melalui dampak negatif terhadap kesehatan fisik atau bersifat direk melalui bunuh diri.

Peran Eksekutif dan Legislatif

Kesadaran tentang pentingnya kesehatan jiwa seperti gayung bersambut antara eksekutif dan legislatif. Namun kelanggengan dari pemeliharaan kesadaran untuk menjadikan kesehatan jiwa sebagai prioritas pembangunan merupakan bagian tersulit. Direktorat Kesehatan Jiwa yang telah berhasil keluar dari ancaman “ketiadaan” harus sungguh-sungguh berperan aktif merombak sistem kesehatan jiwa nasional dengan ide-ide brilian dan meyakinkan. Beragam stigma tentang gangguan jiwa dan terlanggarnya hak asasi manusia dalam konteks gangguan jiwa —hak mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa, diterima baik dan layak oleh masyarakat, dan parameter lainnya— perlu terus diantisipasi dan diperangi sehingga semua upaya pelayanan (baik berbasis rumah sakit atau pun komunitas) yang diberikan harus dapat menjamin terjaganya dan dihormatinya hak asasi manusia. Pelayanan optimal dan humanis harus mencerminkan keberpihakan pada rakyat karena rakyat mempunyai hak untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya tanpa membedakan sakit fisik atau sakit jiwa.

Undang-undang No.23 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah mencakup tujuh pasal tentang kesehatan jiwa (Bab IX, pasal 144-151) namun dirasakan masih kurang mengakomodir elemen-elemen yang telah dijabarkan di atas. Tidak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa, masa Rancangan Undang-undang Kesehatan Jiwa wajib segera dilegislasikan oleh Komisi IX DPR RI sebagai perangkat perekat kolaborasi lintas sektor yang memungkinkan untuk tercapainya kesehatan jiwa bangsa Indonesia pada umumnya, dan kesehatan jiwa perempuan pada khususnya.