[Dimuat tanggal 3 Mei 2010, di koran SINDO halaman 7]

Tanggal 2 Mei adalah hari peringatan pendidikan nasional yang nampaknya pada tahun 2010 ini sebaiknya kita menunda dulu unsur perayaan dan kebanggaan di dalamnya.

Baru seminggu berlalu sejak Komisi IX DPR RI mengadakan rapat kerja (raker) dengan Kementerian Kesehatan —yang dihadiri oleh ibu Menteri Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan Nasional —yang dihadiri oleh bapak Wakil Menteri. Rapat kerja yang berlangsung selama 6 jam tersebut berakhir dengan disepakati bersama sebuah rekomendasi penting yaitu dibentuknya Panitia Kerja (panja) Sistem Pendidikan Kedokteran untuk menyelesaikan hal-hal yang belum terselesaikan pada rapat kerja tersebut. Panja ini harus mampu menggodok sebuah formulasi terbaik dari segala urusan terkait sistem pendidikan kedokteran, termasuk evaluasi Ujian Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI), pengembangan Rumah Sakit Pendidikan, pengembangan sistem akreditasi, penyejahteraan tenaga pendidik, dan lain-lain.

Panja yang digagas Komisi IX DPR RI —yang berangkat dengan spirit meningkatkan kualitas dokter lulusan Indonesia sehingga derajat kesehatan rakyat Indonesia ikut meningkat— rupanya sejalan dengan Panja yang telah terlebih dahulu dijalankan oleh Komisi X DPR RI, yatu Panitia Kerja (Panja) Ujian Nasional (UN) dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) pada bulan Januari silam dan akan dilanjutkan dengan evaluasi hasil UN bulan Mei ini. Pentingnya evaluasi hasil UN ini terkait dengan keterkejutan bangsa, seperti dlansir Kompas pada tanggal 27 April 2010 bahwa persentase tingkat kelulusan ujian nasional tahun ini sebesar 89,61% sedangkan pada 2009 mencapai 95,05%. Belum lagi dengan berita Kompas keeseokan harinya, bahwa terdapat 267 SMA/MK/SMK yang terdiri atas 51 sekolah negeri dan 216 sekolah swasta, 100 persen siswanya tidak lulus ujian nasional 2010. Berita-berita tersebut juga menampilkan betapa tidak meratanya distribusi kualitas pendidikan di Indonesia dengan persentase kelulusan ujian nasional terendah di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar 47.50%.

Inkonsistensi

Seorang dokter yang baru menyelesaikan pendidikan dokternya, harus melewati tahap Ujian Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI) sebagai syarat mutlak untuk registrasi dan memperoleh Surat Ijin Praktek sedangkan sistem pendidikan dokter Indonesia sudah berbasis kompetensi dan standarisasi seluruh fakultas kedokteran mengacu pada KIPDI III (Kurikulum Pendidikan Dokter Indonesia III) yang telah disepakati semua stakeholders. UKDI ini sesuai dengan amanat UU No.29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Indonesia. Namun amanat yang satu ini masih belum terejawantahkan dengan tepat sehingga 1500 dokter umum masih belum bisa segera praktek dan terjun ke masyarakat karena belum lulus UKDI. Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) sebagai pengemban amanat yang salah satu tugasnya mengurusi registrasi dan perijinan dokter pun ikut menjadi momok dan dipertanyakan transparansinya oleh para dokter. Situasi tuduh-menuduh seperti ini jelas tidak enak dan tidak menguntungkan pihak manapun, terutama malah merugikan masyarakat Indonesia yang sangat urgen membutuhkan ketersediaan jasa dokter.

Sebuah fakta bahwa pada beberapa tahun yang lalu sistem ujian negara untuk fakultas kedokteran swasta dihapuskan, diimbangi dengan sistem akreditasi A-B-C untuk pendidikan dokter dengan harapan kelulusan dokter tidak mengulur waktu dengan kualitas tetap terjaga baik sehingga akan terjadi pemerataan dokter yang mengabdi di daerah karena kebutuhan dokter di daerah terus meningkat. Karena sesuai paparan ibu Menteri Kesehatan pada kesempatan raker, bahwa kebutuhan tenaga dokter dan dokter spesialis cukup besar dan pemenuhannya masih jauh dari kebutuhan. Data tahun 2008 kebutuhan dokter di 8.234 Puskesmas untuk 33 propinsi sebanyak 13.958 orang dan tersedia sebanyak 11.865 orang, jadi masih mengalami kekurangan sebanyak 2.093 orang (15%), sedangkan untuk kebutuhan dokter di 546 Rumah Sakit Pemerintah sebanyak 13.338 orang dan tersedia 10.963, masih mengalami kekurangan sebanyak 2.375 orang (18%), sedangkan kebutuhan dokter spesialis sebanyak 12.007 orang, yang tersedia sebanyak 7.846 sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 4.161. orang (35%).

Konsep Ujian

Salah satu kerangka pikiran dari Fraksi Partai Demokrat tentang pembentukan Panja UN dan Dapodik yang sempat penulis baca adalah berdasarkan pada apa yang tersurat dalam Undang-undang Dasar tahun 1945, bahwa pemerintah diamanatkan untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahwa kegiatan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran hidup manusia yang harus dijadikan budaya positif oleh seluruh masyarakat Indonesia, untuk membangun moralitas bangsa yang lebih baik.

Namun dengan kontroversi hasil UN maupun UKDI, yang memakan korban “tidak lulus” cukup banyak, maka wajar saja jika pada akhirnya peserta didik Indonesia mampir pada sebuah pemikiran bahwa ujian mengurung manusia dalam suasana psikologis yang penuh teror dan mebumbuhsuburkan keyakinan patologis bahwa saya ini benar-benar tidak akan bisa. Artinya, kata ujian menjadi sebuah microchip yang sekonyong-konyong tertanam pada regio pusat kognisi manusia di otak. Suasana psikologis di atas memang murni nyata terjadi pada siapa pun pada saat menghadapi ujian, apalagi jika tidak dibarengi dengan persiapan matang untuk mengasah kognisi disertai dengan program untuk memelihara afeksi agar tenang.

Terjadi sebuah diskrepansi antara niatan dari konsep evaluasi pendidikan sebagai kegiatan pengendali, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan, dengan teror psikologis yang melanda para peserta didik pra, saat, dan pasca ujian. Berangkat dari pemahaman demikian, maka untuk para peserta didik yang akan menjalankan Ujian Nasional ulang, motivasi dan mindset tentang konsep ujian tidak semudah itu didekonstruksikan. Setelah hasil ujian nasional SMA sederajat diumumkan pada tanggal 24 April 2010, sejumlah sekolah langsung memanggil siswa yang tidak lulus untuk diberi pengarahan dan jadwal ujian ulang pada 10-14 mei 2010. Sekolah-sekolah pun langsung menyiapkan jadwal pendalaman materi bagi siswa.

Melihat ketergesa-gesaan dalam proses penyelengggaraan Ujian Nasional ulang, seolah lupa diri bahwa setelah sebuah kegagalan —yang dimaknai para peserta didik sebagai bencana katastrofik— maka dibutuhkan periode waktu pemulihan yang beragam, yaitu keluar dari rasa syok dan malu, dilanjutkan dengan reparasi kepercayaan diri dengan aplikasi pendekatan yang mungkin berbeda bagi setiap peserta didik, baru mereka siap untuk membuka buku lagi untuk belajar. Akibat ketergesa-gesaan ini, bukan hanya peserta didik yang akan menghadapi ujian nasional ulang yang mentalnya teruji, tetapi juga guru (tidak hanya spesifik guru BP), sekolah, dan keluarga menjadi ujung tombak pemulihan kepercayaan diri instan dari para siswa yang terlanjur “merasa gagal” pada UN pertama. Dekonstruksi makna ujian berupa sebuah keyakinan bahwa ternyata ujian yang sebenarnya bukan di ruangan ujian yang tertutup, privat, dan mengijinkan kita menjadi pengutip sejati buku-buku referensi. Ruang ujian hanyalah transisi untuk menghadapi ruang ujian yang sebenarnya, realita hidup. Seperti dialog yang terjadi dalam film Good Will Hunting antara Clark dan Will (diperankan Matt Damon), di mana Will dengan IQ-nya yang jenius serta-merta mengejek si Clark bahwa gengsi memperoleh ijazah di universitas terprestise tidak menjadi jaminan kalau jiwa ini tidak kuat menghadapi tantangan hidup dan pemikiran kita tidak terpelihara orisinil.

Peran Sakral Panja

Dengan dibentuknya kedua panja terkait sistem pendidikan nasional Indonesia, yaitu Panja Ujian Nasional dan Dapodik yang dibentuk oleh Komisi X DPR RI, dan Panja Sistem Pendidikan Kedokteran yang dibentuk oleh Komisi IX DPR RI, maka diharapkan tercapai sebuah analisis komprehensif sehingga rekomendasi yang dihasilkan oleh DPR RI akan membantu terbentuknya sebuah pemahaman bagi para stakeholders tentang bentuk upaya integratif untuk memecah keruwetan dan inkonsistensi dari sistem pendidikan nasional di Indonesia.

Selain para stakeholders berbenah diri untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional pada umumnya dan sistem pendidikan kedokteran pada khususnya, maka beban besar juga ikut diemban oleh kedua panja, Tidak hanya berat, tetapi juga sakral karena menyangkut masa depan generasi penerus bangsa yang diharapkan tidak semakin apatis terhadap sistem apa pun yang berlaku di negara tercinta ini.