Menitipkan Ruh Kesehatan Jiwa dalam Panja MDGs

Oleh: dr. Nova Riyanti Yusuf, SpKJ (Anggota DPR RI Komisi IX Fraksi Partai Demokrat)

Untuk pertama kalinya Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI (BKSAP) membentuk sebuah Panitia Kerja (Panja) yaitu Panja MDGs. Panja ini memperkuat tingkatan kesadaran parlemen Indonesia dalam beragam upaya pencapaian MDGs atau tujuan pembangunan milenium. Selain itu, panja MDGs juga merupakan salah satu respon dari bentuk komitmen kuat semua pihak yang akan diikat dengan instruksi presiden dan kejelasan rencana aksi daerah berdasarkan pernyataan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat rapat koordinasi dengan gubernur se-Indonesia di Tampak Siring, Bali beberapa waktu lalu. Dalam raker tersebut disinggung bahwa ada tiga poin dari delapan target MDGs bisa tidak terpenuhi pada tahun 2015, mereka adalah angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup yang berkaitan erat dengan tujuan peningkatan kesehatan ibu, indikator pencegahan HIV/AIDS, serta perhitungan tutupan lahan yang terkait isu lingkungan hidup dan kehutanan.

Jika ada kesan bahwa upaya-upaya pencapaian target MDGs hanya berambisi untuk mencapai angka-angka indikator keberhasilan tepat pada waktunya, sebenarnya tidak perlu merasa risau. Setidaknya, banyak efek positif yang bisa terengkuh dengan tercapainya kedelapan target MDGs tersebut, dan sesuailah cita-cita bangsa kita ini untuk “selamat” secara nasional dan berjaya di kancah internasional. Hal ini merupakan win-win solution asalkan dalam upaya kita mencapai target MDGs kita tetap independen dan bebas dari lilitan hutang luar negeri atau istilahnya, gali lubang tutup lubang. Jelas kita tidak memerlukan keberhasilan internasional yang bersifat semu. Apalagi saat ini Komisi IX sedang bekerja keras menelurkan sebuah Rancangan Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) yang akan berujung pada tercapainya Universal Coverage 2014 demi pencapaian derajat kesehatan masyarakat Indonesia yang optimal dan hidup berkualitas.

Panja MDGs

Panja MDGS bisa dibilang masih dalam tahap awal dari rangkaian perjalanannya. Rangkakannya masih sebatas rapat internal peserta panja terkait visi-misi panja pada bulan April 2010 dan mendengarkan paparan-paparan dari Duta Besar MDGs pada bulan Mei 2010. Optimisme pun jadi terbangun bahwa tidak terlambat untuk menitipkan sebuah perkara baru yang kiranya dapat ikut memberikan sumbangsih dalam membantu mengurai permasalahan dari tidak tercapainya beberapa indikator keberhasilan dari MDGs. Walau tentu masih bisa dipatahkan sebagai hipotesis —bahwa isu baru perlu mewarnai upaya pencapaian MDGs— tetapi tidak ada salahnya mencoba mengingat bahwa MDGs itu sendiri cukup popular secara superfisial di kalangan urban namun belum tentu diketahui sama sekali di daerah-daerah pelosok Indonesia.

Untuk sekadar mengingatkan, MDGs adalah serangkaian tujuan untuk mengatasi kemiskinan dan menjamin hak asasi manusia, di mana diharapkan tujuan dari program ini dapat tercapai tahun 2015. Target MDGs yang dimaksud yaitu: 1. Menghapus kemiskinan dan kelaparan (Target 2015: mengurangi setengah dari penduduk dunia yang berpenghasilan kurang dari US$ 1 sehari dan  mengalami kelaparan), 2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua (target 2015: memastikan bahwa setiap anak laki dan perempuan mendapatkan dan menyelesaikan tahap pendidikan dasar), 3. Mendorong kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan (target 2005 dan 2015: mengurangi perbedaan dan diskriminasi gender dalam pendidikan dasar dan menengah terutama untuk tahun 2005 dan untuk semua tingkatan pada tahun 2015), 4. Menurunkan angka kematian anak (target 2015: mengurangi tingkat kematian anak-anak usia di bawah 5 tahun hingga dua-pertiga), 5. Meningkatkan kesehatan ibu (target 2015: mengurangi rasio kematian ibu hingga 75% dalam proses melahirkan), 6. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya (menghentikan dan memulai pencegahan penyebaran HIV/AIDS dan gejala malaria dan penyakit berat lainnya), 7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup, dan 8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Kesehatan Jiwa dan MDGs

Yang dimaksud dengan isu baru di atas adalah pentingnya menyelipkan roh kesehatan jiwa dalam panja MDGs. Hal ini bukan kesadaran parsial saja yang muncul dari parlemen, tetapi secara bersamaan Kementerian Kesehatan pun pernah mengirimkan jawaban tertulis pada Komisi IX DPR RI yang memaparkan tentang Kesehatan Jiwa dan MDGs. Beberapa target MDGs yang terkait dengan kesehatan jiwa diantaranya menghapus kemiskinan, mengurangi angka kematian anak, dan meningkatkan kesehatan ibu.

Ada hubungan sebab akibat antara faktor kemiskinan dan gangguan jiwa. Berdasarkan studi tentang faktor-faktor risiko untuk gangguan jiwa, terutama depresi dan gangguan kecemasan, hampir semua populasi secara konsisten menunjukkan bahwa orang-orang miskin dan terpinggirkan memiliki risiko lebih besar menderita gangguan jiwa. Sebaliknya gangguan jiwa  juga dapat memiskinkan orang karena lama terapi yang tidak jarang “pengobatan pemeliharaannya” mencapai seumur hidup, biaya terapi yang mahal, tidak tentu ditanggung oleh jaminan kesehatan, dan/atau kehilangan kesempatan kerja baik akibat gagalnya proses rehabilitasi pasca remisi atau pun karena stigma bahwa orang yang pernah menderiyta gangguan jiwa berat adalah sampah masyarakat sehingga tidak mampu lagi bekerja. Pemikiran yang sempit seperti ini seolah lupa bahwa pada saat kita melemparkan stigma “sampah masyarakat” maka kita meningkatkan beban ekonomi yang lebih berat pada negara. Tentu berbeda jika kita memberikan program rehabilitasi yang memadai sehingga seseorang dengan gangguan jiwa baik ringan, sedang, maupun berat dapat kembali berfungsi sosial dan pekerjaan di dalam masyarakat sehingga dapat memfasilitasi kondisi yang dibutuhkan untuk keluar dari kemiskinan.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mencari korelasi antara pertumbuhan bayi dengan ibu yang depresi. Beberapa penelitian di Asia Selatan menemukan bahwa terhambatnya pertumbuhkembangan pada bayi di bawah satu tahun, secara tidak langsung berkaitan dengan depresi pada ibu. Sebuah penelitian berdasarkan populasi studi kohort dari Pakistan telah menunjukkan bahwa bayi dari ibu yang mengalami depresi selama kehamilan dan pada periode setelah melahirkan (terkenal dengan istilah baby blues atau post-natal depression) memiliki risiko lima kali lebih besar untuk mengalami berat badan rendah dan terjadi gangguan perkembangan pada usia enam bulan jika dibandingkan dengan bayi-bayi dari ibu tidak depresi.

Benang merah akibat pun berlanjut sehingga diduga bahwa depresi pada ibu yang berakibat kegagalan tumbuh masa kanak merupakan faktor risiko meningkatnya angka mortalitas (kematian) anak. Dalam kondisi depresi (yang ditandai oleh trias depresi: mood depresif, kehilangan energi, dan kehilangan minat) maka seorang ibu tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai ibu secara optimal, misalnya berhenti menyusui. Studi ini juga menunjukkan bahwa depresi selama kehamilan itu sangat terkait dengan berat lahir rendah akibat asupan gizi ibu yang tidak mencukupi untuk ikut menutrisi janin yang dikandungnya.

Pemaparan di atas telah membahas panjang lebar tentang pengaruh kesehatan jiwa ibu terhadap anak, Sejumlah besar penelitian dari sebagian besar wilayah negara berkembang menunjukkan bahwa 10%-30% dari ibu akan menderita depresi. Depresi  berdampak terhadap anak seperti dipaparkan di atas dan jelas terhadap diri si ibu sendiri sehingga ia pun tidak dapat lagi mengurus dirinya sendiri, Ibu yang depresi juga enggan untuk melakukan pemeriksaan atau screening kesehatan mendasar ke pusat kesehatan. Depresi yang tidak terdiagnosis, apalagi yang disertai dengan suicidal tendency (baik ide maupun tindakan bunuh diri) menjadi penyebab utama kematian ibu di negara-negara maju. Data juga menunjukkan bahwa bunuh diri sekarang menjadi penyebab kematian pada perempuan muda dalam kelompok usia reproduksi di dunia yang paling padat penduduknya, yaitu India dan Cina.

Panja MDGs sebaiknya tidak menjadi panja ber-genre popular atau alih-alih menjadi forum diskusi nan akademis yang menghasilkan buku putih pemaparan dan rekomendasi yang normatif. Untuk berbeda, maka panja MDGs harus ada ketegasan regulasi disertai deklarasi ide baru yang menuansakan kegentingan sehingga dukungan anggaran pemerintah dalam percepatan pencapaian MDGs teraktualisasikan sungguh-sungguh. Fungsi pengawasan parlemen terhadap eksekutor untuk setia pada komitmen juga tidak kalah penting.